Perkembangan Negara Indonesia Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

                      Sistem pemerintahan Negara Indonesia mengalami 3x perubahan. Pertama adalah masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno, yang kedua adalah masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan yang terakhir adalah Masa Reformasi, masa setelah kepemimpinan residen Seoharto sampai sekarang

           

1.      Pasca Kemerdekaan 1945-1949

Pada saat dimana bapak Seokarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia belum meimiliki UUD sebagai dasar negara. Akhirnya dibentuk lah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. tetapi BPUPKI sangat terikat dengan Jepang sehingga rencana BPUPKI selau ada campur tangan Jepang. Walaupun begitu BPUPKI berhasil merumuskan Pancasila yang dirancang oleh 3 tokoh yaitu, Moh.Yamin, Dr. Soepomi, dan Ir.Soekarno.

        Pada masa ini Indonesia menggunakan sistem Presidensil dimana aturan perundang-undangan utama adalah UUD 1945 yang disusun oleh sidang kedua BPUPKI dalam waktu yang sangat singkat. karena itu juga masih diperlukan perbaikan-perbaikan, salah satunya pada pembukaan UUd 1945 yang tertulis "Menjalankan Syariat-syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya yang mendapat protes dari masyarakat Indonesia bagian Timur. sehingga poin tersebut diganti pada agustus 1945 oleh PPKI.

2.      Konstitusi Indonesia Serikat – RIS (1949-1950)

Pada tahun 1974, Belanda kembali masuk ke Indonesia melalui Garesi militer

dan II, Indonesia dengan terpaksa membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia kerena Ir. Soekarno dan Moh.Hatta ditangkap oleh Belanda. Selang beberapa bulan setelah itu Indonesia dan Belanjda mengadakan Konferensi Meja Bundar.

            Hasil dari konferensi tersebut adalah Indonesia harus

1.       Mendirikan Republik Indonesia Serikat;

2.      Menyerahkan kedaulatan; dan

3.      Berdirinya Uni Indonesia-Belanda.  

Indonesia pun berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dengan UUD RIS sebagai dasar negara yang digunakan. RIS tidak berjalan lama karena perubahan negara ini merupakan paksaan dari pihak Belanda, sehingga tokoh-tokoh Indonesia membuat perjanjian dengan negara serikat lainnya untuk mendukung Indonesia kembali menjadi Republik Indonesia, negara kesatuan sehingga pemerintahan pun berganti kembali.

A. Perkembangan Negara Indonesia pada masa orde lama

1.                  Perkembangan Ekonomi

1.      Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.
Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :

1)      Pinjaman Nasional
2)      Pemenuhan Kebutuhan Rakyat
3)      Melakukan Konferensi Ekonomi
 

2.      Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian,  anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

3.      Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )

Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

2.                 Perkembangan Sosial dan Budaya

Pasca Proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan social yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Dikarenakan sebelum Indonesia merddeka dala kehidupan bangsa Indonesia telah terjadi deskriminasi rasial dengan terpecahnya kelas masyarakat. Tetepi setelah proklamasi dibacakan tepatnya pada tanggal 17 agustus 1945 segala deskriminasi rasial dihapuskan dan seluruh masyarakat Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.

3.                 Perkembangan Politik

Setelah pelantikan Soekarno dan Mohammad Hatta kemudian dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan.

KNIP kemudian mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Brunei, Sarawak dan Sabah), Sulawesi, Nusa Tenggara serta Maluku (termasuk Papua).

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan.

Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.

Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan “Deklarasi Bogor”.

Moh. Mahfudz, (1998:373-375) dalam Politik Hukum di Indonesia, secara lebih spesifik menguraikan perkembangan konfigurasi politik Indonesia ketika itu sebagai berikut:

1.      setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi pembalikan arah dalam penampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik menjadi cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, dimana Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini pernah berlaku tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950.

2.      konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959, mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957, ketika PresidenSoekarno mengutarakan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan pembalikan total terhadap sistem demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh partai-partai politik melalui free fight.

Pada masa pemerintahan orde lama, Indonesia mengalami beragam gejolak politik yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah merdeka Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR atau parlemen. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil sulit dicapai.

Peran Islam di Indonesia juga menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih condong ke negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih mengharapkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, serta melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label “Demokrasi Terpimpin”. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, dan kebijakan tersebut didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Uni Timur / Soviet maupun Blok Barat / Eropa dan Amerika. Selain menyatakan dukungannya terhadap Soekarno, Para pemimpin tersebut juga berkumpul di Bandung pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.

Nasib Irian Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, sehingga Indonesia harus mengambil Irian Barat lewat jalur militer, Pada 18 Desember pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian Barat yang kemudian terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 19 61 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, Sehingga Indonesia dapat mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Barat pada 1 Mei 1963. 

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah “Rencana Neo-Kolonial” untuk memuluskan rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan dibentuknya Federasi Malaysia dianggap soekarno akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Australia dan Inggris untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia.

Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan mengijinkan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang didukung penuh oleh Inggris).

Gerakan 30 September

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan terhadap rezimnya dan, dengan restu dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Akan tetapi para petinggi militer menentang hal ini.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Kemudian lebih dari puluhan ribu orang yang dituduh PKI kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 diprediksi mencapai 500.000.

Penyebab Berakhirnya Orde Lama

-         Terjadi gerakan G30S/PKI

-         Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau akibat dari gerakan G30S/PKI tersebut

-         Keadaan perekonomian yang semakin buruk dimana inflasinya mencapai 600 %

-         Kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi yang dikenal dengan nama front pancasila

-         Upaya untuk memperbaiki kabinet dwikora dan membentuk kabinet seratus menteri tidak memuaskan rakyat 

-         Dalam sidang paripurna ialah untuk mencari solusi dari masalah yang bergejolak tak juga berhasil

B. Perkembangan Negara Indonesia pada masa orde Baru

  Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Masa pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada jenderal Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu, Gestok, atau G30S / PKI), yaitu aksi kudeta PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya.

Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan ’66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu:

1.      Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya, seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya.

2.      Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dari unsur-unsur PKI, seperti wakil Perdana Menteri I, Drs. Soebandrio.

3.      Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan, dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an.

Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada kabinet Dwikora. Namun reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya.

Saat itu negara mengalami masa-masa genting dan kekuasaan presiden semakin lemah. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai presiden RI ke-2, yang dikenal dengan nama Supersemar.

Soeharto secara resmi diangkat sebagai presiden RI ke-2 pada 22 Februari 1967, melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.

1.      Kebijakan politik Indonesia

1.      Kebijakan politik dalam negeri

Kebijakan dalam Negeri, dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilu 1971

Pemilu yang telah diatur dengan SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971 ini, berbeda halnya dengan pemilu tahun 1955 pada orde revolusi atau orde lama. Dalam pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta Pemilu yakni Golkar. Jadi, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, sampai 1997.

2. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan partai politik terdiri dari dua partai serta satu golongan karya yaitu:

·         1.) Partai Persatuan Pembangunan/PPP koalisi dari partai Nahdlatul Ulama, Perti, PSII dan Parmusi.

·         2.) Partai Demokrasi Indonesia koalisi dari partai Nasional Indonesia, partai Murba, partai Katolik, IPKI dan Parkindo.

·         3.) Golongan Karya atau Golkar.

3. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Peran sebagai kekuatan sosial politik ABRI ditugaskan untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang diketahui sebagai Fraksi ABRI, sehingga posisinya pada masa Orde Baru sangat dominan.

4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4)

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila. Seluruh organisasi tidak diperkenankan memakai ideologi selain Pancasila, bahkan dilaksanakan penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil.

2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia 

Kebijakan politik luar Negeri, dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Indonesia menjadi anggota PBB kembali

Sewaktu Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyusahkan Indonesia dalam ekonomi maupun politik dunia. Kondisi ini lalu mendorong Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB menurut hasil sidang DPRGR. Jadi, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi bagian anggota PBB.

2. Pemulihan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok

Ketika tahun 1965, terjadi pertikaian antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan dan memperbaiki hubungan diplomatik, diadakan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.

3. Memperkuat kerja sama regional serta Internasional

Indonesia mulai menguatkan kerjasama regional dan internasional dengan menggunakan beberapa upaya, yaitu:

·         Turut andil dalam pembentukan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN.

·         Mengirim kontingen Garuda dalam rangka misi perdamaian.

·         Ikut berperan dalam Organisasi Konferensi Islam/OKI.

Materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa orde baru memang identik dengan presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Selain kebijakan politik, kebijakan ekonomi pada masa orde baru diprakarsai oleh Soeharto. Untuk mengetahui perkembangan kehidupan ekonomi pada masa orde baru, simak penjelasan di bawah ini.

2 . Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pemerintahan orde baru mempunyai slogan yang mengungkapkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yakni Trilogi Pembangunan.

·         Pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi.

·         Penyeimbangan pembangunan beserta hasilnya yang mengarahkan pada terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat.

·         Stabilitas Nasional yang sehat serta dinamis.

Bukan tanpa dasar atau landasan, Trilogi Pembangunan diciptakan karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebihnya sejumlah 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa orde baru ialah:

1. Rencana pembangunan 5ima tahun/Repelita

Pada April 1969, pemerintah merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dalam ekonomi, kegiatan ekonomi dan kebutuhan sandang serta pangan. Sistem Repelita akan dievaluasi selama lima tahun sekali.

1. Repelita I pada tanggal 1 April 1969-31 Maret 1974

Sasaran utama yang akan diraih adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik sebesar 3 hingga 5,7%, sementara tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dirasa hanya menguntungkan pihak investor Jepang serta golongan orang-orang kaya saja. Hal ini membangkitkan munculnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari/ Malari.

2. Repelita II pada tanggal 1 April 1974 - 31 Maret 1979

Mengutamakan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

3. Repelita III pada tanggal 1 April 1979-31 Maret 1984

Repelita III menegaskan pada Trilogi Pembangunan dengan memusatkan pada asas pemerataan, yaitu:

·         Pemerataan akan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

·         Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan.

·         Pemerataan pembagian penghasilan.

·         Pemerataan kesempatan bekerja.

·         Pemerataan kesempatan dalam berusaha.

·         Pemerataan kesempatan bergabung dalam pembangunan.

·         Pemerataan dalam penyebaran pembangunan.

·         Pemerataan dalam memperoleh keadilan.

4. Repelita IV pada tanggal 1 April 1984 - 31 Maret 1989

Memusatkan pada sektor pertanian ke arah swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin sendiri.

5. Repelita V pada tanggal 1 April 1989-31 Maret 1994

Memfokuskan pada sektor pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan cakap menghasilkan mesin-mesin sendiri.

6. Repelita VI dimulai pada tahun 1994

Pembangunan berpusat pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan potensi sumber daya manusia.

2. Revolusi Hijau

Revolusi Hijau pada hakikatnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari sistem tradisional/peasant ke sistem modern /farmers. Guna meningkatkan produksi pertanian biasanya dilancarkan empat usaha pokok, yang terdiri dari :

1. Intensifikasi

Intensifikasi yakni penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Perubahan ini dilangsungkan melewati program Panca Usaha Tani yang terdiri dari:

·         Pemilihan dan pemakaian bibit/varietas unggul.

·         Pemupukan yang pas.

·         Pengairan yang pas.

·         Pemberantasan hama dengan intensif .

·         Teknik/Cara penanaman yang baik.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi yakni perluasan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih maksimal.

3. Diversifikasi

Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi yakni pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang telah kritis.

3 . Perkembangan Dalam Bidang Sosial-Budaya.

Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.

Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahuan1990-an.

Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMTA ke atas adalah meningkat

dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.

Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya, antar golongan dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila.

Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan penghayatan terhadap Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun non-formal sehingga di tradisikan sebagai gerakan Budaya.

Penyebab Berakhirnya Orde Baru;

1.      Krisis Politik

2.      Krisis Hukum

3.      Krisis Ekonomi

4.      Krisis Kepercayaan.